Mendagri Belum Tahu soal Isu Reshuffle
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi enggan berkomentar mengenai isu reshuffle
yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Isu ini
santer beriringan dengan labilnya sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Belum (tahu), reshuffle ke presiden dong. Masa ke saya," kata Gamawan, ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Dia sendiri menyerahkan seluruhnya ke presiden soal polah PKS ini. "Itu presiden lah tanya," kata dia.
Gamawan juga menjelaskan, setiap tiga bulan sekali kinerja para menteri memang dinilai lewat unit khusus, yaitu Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Namun, dia mengatakan, nilai buruk di UKP4 tidak bisa digabungkan dengan isu reshuffle menteri.
"Enggak, reshuffle dan penilaian ini kan dua hal yang berbeda," jelasnya.
Presiden SBY juga memerintahkan menterinya untuk tidak melakukan kunjungan ke luar negeri belakangan ini. Kata Gamawan, hal itu ditujukan untuk melaksanakan masalah yang belakangan ini mendera Indonesia, seperti masalah kompensasi BBM dan asap.
"Bukan keluar kota, keluar negeri. Kalau keluar kota sekarang sembilan menteri ada di Bali kok. Salah kutip itu, bukan keluar kota, tapi keluar negeri," jelasnya.
Dia juga menolak jika disebutkan instruksi presiden untuk tidak ke luar negeri terkait dengan adanya isu reshuffle. "Enggak ada hubungan dengan itu," kata Gamawan.
"Belum (tahu), reshuffle ke presiden dong. Masa ke saya," kata Gamawan, ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Dia sendiri menyerahkan seluruhnya ke presiden soal polah PKS ini. "Itu presiden lah tanya," kata dia.
Gamawan juga menjelaskan, setiap tiga bulan sekali kinerja para menteri memang dinilai lewat unit khusus, yaitu Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Namun, dia mengatakan, nilai buruk di UKP4 tidak bisa digabungkan dengan isu reshuffle menteri.
"Enggak, reshuffle dan penilaian ini kan dua hal yang berbeda," jelasnya.
Presiden SBY juga memerintahkan menterinya untuk tidak melakukan kunjungan ke luar negeri belakangan ini. Kata Gamawan, hal itu ditujukan untuk melaksanakan masalah yang belakangan ini mendera Indonesia, seperti masalah kompensasi BBM dan asap.
"Bukan keluar kota, keluar negeri. Kalau keluar kota sekarang sembilan menteri ada di Bali kok. Salah kutip itu, bukan keluar kota, tapi keluar negeri," jelasnya.
Dia juga menolak jika disebutkan instruksi presiden untuk tidak ke luar negeri terkait dengan adanya isu reshuffle. "Enggak ada hubungan dengan itu," kata Gamawan.
