Pengamat: Komisioner Haji, Mana Suara Kalian?
Jakarta: Pengamat haji Saleh Daulay mengatakan peran
komisioner haji harus diefektifkan untuk mengawasi proses penentuan
jamaah yang tidak bisa berangkat akibat terkena pemotongan kuota haji
sebesar 20%. Saleh menyayangkan komisioner haji yang sampai saat ini
tidak bersuara. Padahal, sebagai badan yang berfungsi mengawasi dan
meneliti, mereka seharusnya ikut terlibat aktif dalam memperjuangkan
kepentingan jamaah haji.
Menurut Saleh, jamaah haji plus seharusnya juga terkena pemotongan untuk memenuhi rasa keadilan. Selain itu, harus diperhatikan apakah masih ada para pejabat yang berangkat haji dengan membawa rombongan karena mereka rawan mendapatkan jalur khusus atau malah menggunakan kuota hak masyarakat. "Banyak dari mereka yang sebelumnya sudah berhaji jadi harus memberikan kesempatan pada yang belum. Jika memang menggunakan jalur khusus, sebaiknya jalur itu diberikan pada masyarakat." katanya kepada Media Indonesia, Selasa (25/6).
Terkait kriteria jamaah yang sudah jelas tidak akan berangkat yaitu berdasarkan nomor urut dan usia 75 tahun keatas, ia meminta pemerintah meninjau ulang kriteria yang kedua. Gangguan kesehatan, lanjutnya, bukan hanya permasalahan bagi orang tua, orang muda juga bisa terkena gangguan kesehatan. "Pemerintah bisa memeriksa riwayat kesehatan jamaah usia lanjut. Karena banyak dari mereka yang sudah menunggu lama untuk berangkat dan hal itu seharusnya menjadi pertimbangan," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Informasi dan Humas Kementerian Agama Zubaidi mengatakan sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 62/2013 mereka yang ditunda keberangkatannya adalah pertama, mereka yang berusia 75 tahun atau lebih. Kedua, mereka yang punya keterbatasan fisik sehingga membutuhkan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat. Ketiga, mereka yang nomor urut porsinya terakhir. "Selain itu yang sudah pernah haji juga akan ditunda," jelasnya.
Menurut Saleh, jamaah haji plus seharusnya juga terkena pemotongan untuk memenuhi rasa keadilan. Selain itu, harus diperhatikan apakah masih ada para pejabat yang berangkat haji dengan membawa rombongan karena mereka rawan mendapatkan jalur khusus atau malah menggunakan kuota hak masyarakat. "Banyak dari mereka yang sebelumnya sudah berhaji jadi harus memberikan kesempatan pada yang belum. Jika memang menggunakan jalur khusus, sebaiknya jalur itu diberikan pada masyarakat." katanya kepada Media Indonesia, Selasa (25/6).
Terkait kriteria jamaah yang sudah jelas tidak akan berangkat yaitu berdasarkan nomor urut dan usia 75 tahun keatas, ia meminta pemerintah meninjau ulang kriteria yang kedua. Gangguan kesehatan, lanjutnya, bukan hanya permasalahan bagi orang tua, orang muda juga bisa terkena gangguan kesehatan. "Pemerintah bisa memeriksa riwayat kesehatan jamaah usia lanjut. Karena banyak dari mereka yang sudah menunggu lama untuk berangkat dan hal itu seharusnya menjadi pertimbangan," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Informasi dan Humas Kementerian Agama Zubaidi mengatakan sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 62/2013 mereka yang ditunda keberangkatannya adalah pertama, mereka yang berusia 75 tahun atau lebih. Kedua, mereka yang punya keterbatasan fisik sehingga membutuhkan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat. Ketiga, mereka yang nomor urut porsinya terakhir. "Selain itu yang sudah pernah haji juga akan ditunda," jelasnya.
