Demokrat Laporkan TVone dan Metro TV ke KPI
DPP Partai Demokrat mengadukanMetro TV dan TVone ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kedua stasiun televisi nasional itu dinilai Demokrat memproduksi berita yang tidak seimbang dan memojokkan partai pimpinan Anas Urbaningrum.
“Setelah meneliti dan mengamati dengan saksama, ada kecenderungan tendensi di dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Partai Demokrat,” kata fungsionaris Demokrat, Ferry Juliantono, usai bertemu dengan Komisioner KPI, Ezky Suyanto, di kantor KPI Jakarta hari ini, 23 Februari 2012.
Ferry menilai tidak berimbangnya berita yang dibuat TVonedan Metro TV dipengaruhi oleh pemilik media yang berafiliasi dengan partai politik. TVone milik Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie, sedangkan Metro TV dipimpin Ketua Umum Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.
Karena itu, menurutnya, KPI bisa memprakarsai solusi menghadapi relasi media dengan partai politik. “Kami menyampaikan berkeberatan ke KPI soal aturan kepemilikan media agar tidak dikuasai pemilik yang berlatar belakang politik," kata Fery. Menurut Fery, bila kepemilikan tidak diatur dengan kuat dan tegas oleh KPI, hal itu akan berdampak kurang baik terhadap media dan demokratisasi.
“Setelah meneliti dan mengamati dengan saksama, ada kecenderungan tendensi di dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Partai Demokrat,” kata fungsionaris Demokrat, Ferry Juliantono, usai bertemu dengan Komisioner KPI, Ezky Suyanto, di kantor KPI Jakarta hari ini, 23 Februari 2012.
Ferry menilai tidak berimbangnya berita yang dibuat TVonedan Metro TV dipengaruhi oleh pemilik media yang berafiliasi dengan partai politik. TVone milik Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie, sedangkan Metro TV dipimpin Ketua Umum Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.
Karena itu, menurutnya, KPI bisa memprakarsai solusi menghadapi relasi media dengan partai politik. “Kami menyampaikan berkeberatan ke KPI soal aturan kepemilikan media agar tidak dikuasai pemilik yang berlatar belakang politik," kata Fery. Menurut Fery, bila kepemilikan tidak diatur dengan kuat dan tegas oleh KPI, hal itu akan berdampak kurang baik terhadap media dan demokratisasi.
