Dana Kompensasi BBM Dinilai Berbahaya
Dana kompensasi yang akan diberikan pemerintah untuk menangkal dampak negatif kenaikan harga BBM dinilai berbahaya. Apa sebab?
Selain menyebabkan mental masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi 'pengemis', dana kompensasi juga berpotensi merugikan negara.
Pengamat ekonomi, Aviliani, menyatakan, kebijakan pemerintah terkait kompensasi sangat berbahaya karena akan banyak anggaran dari program kementerian lembaga yang akan disedot untuk dana kompensasi tersebut, yakni sekira 18 persen dari total APBN, dan tentu saja hal itu akan mengurangi pertumbuhan ekonomi.
"Kompensasi sangat berbahaya, akan banyak anggaran untuk program kementerian lembaga disedot untuk itu, bisa sampai 18 persen," ujarnya saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (4/5/2013).
Menurutnya, kompensasi tersebut lebih baik dibatalkan dan harus kembali ke usulan awal yakni dual price, di mana mobil pelat hitam dan merah saja yang tidak disubsidi.
Sebelumnya, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, sebaiknya dana kompensasi yang diberikan pemerintah yakni dalam bentuk yang lebih produktif.
"Berikan perlindungan terhadap golongan bawah dengan berikan bantuan yang lebih produktif, pemberdayaan ekonomi dengan berikan padat karya. Jangan BLT atau BLSM, nanti jadi politis lagi, enggak bisa ubah nasib mereka," ungkap Tulus.
Lanjut Tulus, dengan diberikan bantuan produktif bagi kalangan masyarakat bawah diyakini akan menggerakkan perekonomian nasional. "Kalau kegiatan yang produktif seperti padat karya bisa menggerakkan ekonomi riil dan tidak menciptakan mental pengemis," tegas Tulus.
Selain menyebabkan mental masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi 'pengemis', dana kompensasi juga berpotensi merugikan negara.
Pengamat ekonomi, Aviliani, menyatakan, kebijakan pemerintah terkait kompensasi sangat berbahaya karena akan banyak anggaran dari program kementerian lembaga yang akan disedot untuk dana kompensasi tersebut, yakni sekira 18 persen dari total APBN, dan tentu saja hal itu akan mengurangi pertumbuhan ekonomi.
"Kompensasi sangat berbahaya, akan banyak anggaran untuk program kementerian lembaga disedot untuk itu, bisa sampai 18 persen," ujarnya saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (4/5/2013).
Menurutnya, kompensasi tersebut lebih baik dibatalkan dan harus kembali ke usulan awal yakni dual price, di mana mobil pelat hitam dan merah saja yang tidak disubsidi.
Sebelumnya, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, sebaiknya dana kompensasi yang diberikan pemerintah yakni dalam bentuk yang lebih produktif.
"Berikan perlindungan terhadap golongan bawah dengan berikan bantuan yang lebih produktif, pemberdayaan ekonomi dengan berikan padat karya. Jangan BLT atau BLSM, nanti jadi politis lagi, enggak bisa ubah nasib mereka," ungkap Tulus.
Lanjut Tulus, dengan diberikan bantuan produktif bagi kalangan masyarakat bawah diyakini akan menggerakkan perekonomian nasional. "Kalau kegiatan yang produktif seperti padat karya bisa menggerakkan ekonomi riil dan tidak menciptakan mental pengemis," tegas Tulus.
