Rustriningsih Sebut BLSM di Jateng Berpotensi Salah Sasaran
Semarang: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
di Jawa Tengah tidak tepat sasaran dan rawan penyimpangan, data yang
dipergunakankedaluwarsa serta banyak warga miskin yang tidak terjaring.
Pemantauan Media Indonesia di pantura, Selasa (25/6), diperkirakan 6% warga miskin di Jawa Tengah yang tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan BLSM rawan akan penyimpangan karena tidak tepat sasaran.
Ratusan warga miskin di Kota semarang tampak kecewa dan marah tidak mendapatkan BLSM yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sebagai kompensasi penaikan harga BBM rawan penyimpangan, karena hingga saat ini tidak memiliki kartu perlindungan sosial (KPS) dan sulit mengurus keterangan miskin di kelurahan.
Dugaan meleset dari sasaran dalam pengucuran BLSM semakin terbuka, karena data miskin yang dipergunakan acuan adalah sensus 2011, sehingga dalam kurun dua tahun terjadi perkembangan yang berbeda, baik sudah meninggal maupun muncul orang miskin baru.
"Pada saat bantuan langsung tunai (BLT) saya mendapatkan, tapi BLSM ini tidak sehingga saya protes, apalagi untuk hidup selama ini saya hanya berdagang makanan keliling dan mengandalkan bantuan gereja," kata Trini, 52, warga Karangpanas, Kelurahan Candisari, Kecamatan Jatingaleh, Semarang.
Hal senada juga diungkapkan Ali, 55, warga miskin lain di Semarang, bahkan untuk mengurus surat miskin tidak ditanggapi, sementara KPS juga tidak pernah didapat, meskipun selama ini orang tau tidak mempunyai penghasilan tertentu dan hidup keluarga dari belas kasihan orang.
Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih mengatakan potensi salah sasaran mencapai 6%, karena rentang waktu pelaksanaan sensus penduduk hingga saat ini cukup jauh dan kemungkinan besar sudah terjadi perubahan perekonomian masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jateng mengusulkan sebanyak dua juta rumah tangga miskin kepada pemerintah pusat sebagai penerima bantuan.
Pemantauan Media Indonesia di pantura, Selasa (25/6), diperkirakan 6% warga miskin di Jawa Tengah yang tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan BLSM rawan akan penyimpangan karena tidak tepat sasaran.
Ratusan warga miskin di Kota semarang tampak kecewa dan marah tidak mendapatkan BLSM yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sebagai kompensasi penaikan harga BBM rawan penyimpangan, karena hingga saat ini tidak memiliki kartu perlindungan sosial (KPS) dan sulit mengurus keterangan miskin di kelurahan.
Dugaan meleset dari sasaran dalam pengucuran BLSM semakin terbuka, karena data miskin yang dipergunakan acuan adalah sensus 2011, sehingga dalam kurun dua tahun terjadi perkembangan yang berbeda, baik sudah meninggal maupun muncul orang miskin baru.
"Pada saat bantuan langsung tunai (BLT) saya mendapatkan, tapi BLSM ini tidak sehingga saya protes, apalagi untuk hidup selama ini saya hanya berdagang makanan keliling dan mengandalkan bantuan gereja," kata Trini, 52, warga Karangpanas, Kelurahan Candisari, Kecamatan Jatingaleh, Semarang.
Hal senada juga diungkapkan Ali, 55, warga miskin lain di Semarang, bahkan untuk mengurus surat miskin tidak ditanggapi, sementara KPS juga tidak pernah didapat, meskipun selama ini orang tau tidak mempunyai penghasilan tertentu dan hidup keluarga dari belas kasihan orang.
Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih mengatakan potensi salah sasaran mencapai 6%, karena rentang waktu pelaksanaan sensus penduduk hingga saat ini cukup jauh dan kemungkinan besar sudah terjadi perubahan perekonomian masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jateng mengusulkan sebanyak dua juta rumah tangga miskin kepada pemerintah pusat sebagai penerima bantuan.