Polri Harus Miliki Pengawas Eksternal
Jakarta: Korps Bhayangkara atau Polri memerlukan
pengawas eksternal untuk membenahi persoalan di dalam lembaga tersebut
agar dapat menjadi Polri yang profesional dan memenuhi harapan
masyarakat. Pengawas internal yang ada selama ini justru tidak dapat
mengawasi dengan maksimal karena konflik kepentingan korps.
"Polisi dengan kekuasaan yang sangat besar itu perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan kuat, tidak sekadar internal organisasi, atau Kompolnas. Harus ada lembaga eksternal yang awasi Polri di pusat dan daerah, dan diberi wewenang untuk investigasi menyidik perilaku menyimpang hingga peradilan umum," kata pengamat kepolisian dari UI Bambang Widodo Umar kepada Media Indonesia, Minggu (30/6).
Bambang memaparkan, selama ini pengawasan internal ditubuh Polri tapi tidak dapat mengawasi dan menindak dengan maksimal. Ia pun menilai pengawasan internal yang ada justru membuat mandeg mengawasi penyimpangan yang dilakukan.
"Kalau pengawasan internal kadang ada yg menutupi kelompok-kelompoknya, rasa korps yang berlebihan, ini yang membuat sulit mengusut penyimpangan didalam. Kalau sudah begitu kadang ada pilih kasih dalam mengawasi," papar Bambang.
Pengawasan eksternal itu juga dilihat Bambang sebagai wujud dalam independensi pengawasan untuk menciptakan Polri yang profesional. Ia berkeyakinan kasus-kasus korupsi yang mencuat belakangan ini mulai dari petinggi Polri dapat saja diikuti oleh anggota polisi pangkat terendah, jika pengawasan kurang.
"Dalam konteks korupsi dari tingkat tinggi sampai rendah, secara struktural ada kecenderungan kekuasaan yang besar yang tersenteralisir akan sangat mudah dicontoh. Kalau yang diatas sudah korupsi maka yang di bawah akan ikuti," timpal Bambang.
Bambang menilai peringatan HUT Bhayangkara 1 Juli tidak akan ada pembenahan yang substansial dalam tubuh Polri kedepan. Ia melihat Polri hingga kini belum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memberi keamanan, hal ini dilihat dengan masih banyaknya kericuhan, kriminalitas, dan gangguan keamanan.
"Kalau saya melihat dari tahun ke tahun di Hari Bhayangkara, pesan sudah begitu banyak tapi hasilnya hingga kini minim, perilaku anggota, kepemimpinan, implementasi operasionalnya. Indikatornya Indonesia masih tidak aman, ini indikatr Polri yang diberikan tangungjawab besar tapi dalam implementasikan kewenangan belum bisa kondusifkan keamanan," tutup Bambang.
"Polisi dengan kekuasaan yang sangat besar itu perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan kuat, tidak sekadar internal organisasi, atau Kompolnas. Harus ada lembaga eksternal yang awasi Polri di pusat dan daerah, dan diberi wewenang untuk investigasi menyidik perilaku menyimpang hingga peradilan umum," kata pengamat kepolisian dari UI Bambang Widodo Umar kepada Media Indonesia, Minggu (30/6).
Bambang memaparkan, selama ini pengawasan internal ditubuh Polri tapi tidak dapat mengawasi dan menindak dengan maksimal. Ia pun menilai pengawasan internal yang ada justru membuat mandeg mengawasi penyimpangan yang dilakukan.
"Kalau pengawasan internal kadang ada yg menutupi kelompok-kelompoknya, rasa korps yang berlebihan, ini yang membuat sulit mengusut penyimpangan didalam. Kalau sudah begitu kadang ada pilih kasih dalam mengawasi," papar Bambang.
Pengawasan eksternal itu juga dilihat Bambang sebagai wujud dalam independensi pengawasan untuk menciptakan Polri yang profesional. Ia berkeyakinan kasus-kasus korupsi yang mencuat belakangan ini mulai dari petinggi Polri dapat saja diikuti oleh anggota polisi pangkat terendah, jika pengawasan kurang.
"Dalam konteks korupsi dari tingkat tinggi sampai rendah, secara struktural ada kecenderungan kekuasaan yang besar yang tersenteralisir akan sangat mudah dicontoh. Kalau yang diatas sudah korupsi maka yang di bawah akan ikuti," timpal Bambang.
Bambang menilai peringatan HUT Bhayangkara 1 Juli tidak akan ada pembenahan yang substansial dalam tubuh Polri kedepan. Ia melihat Polri hingga kini belum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memberi keamanan, hal ini dilihat dengan masih banyaknya kericuhan, kriminalitas, dan gangguan keamanan.
"Kalau saya melihat dari tahun ke tahun di Hari Bhayangkara, pesan sudah begitu banyak tapi hasilnya hingga kini minim, perilaku anggota, kepemimpinan, implementasi operasionalnya. Indikatornya Indonesia masih tidak aman, ini indikatr Polri yang diberikan tangungjawab besar tapi dalam implementasikan kewenangan belum bisa kondusifkan keamanan," tutup Bambang.
