Mantan Menperindag Diperiksa Terkait SKL BLBI
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memanggil mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Mariani
Soewandi, Selasa (25/6). Rini dipanggil untuk dimintai keterangan
terkait penyelidikan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa
obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Dimintai keterangan terkait penyelidikan KPK soal SKL,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi. Rini sendiri sudah tiba di Gedung KPK, sekitar pukul 09.55 WIB. Ia didampingi seorang pria dan mengenakan setelan jas berwarna yang dipadu dengan atasan merah menyala. Namun, ia tidak berkomentar kepada wartawan yang mengerumuninya.
KPK meminta keterangan Rini karena dia dianggap tahu seputar proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. Mekanisme penerbitan SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8/2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Laksamana Sukardi.
SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau dikenal dengan inpres tentang release and discharge.
Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah.
Terkait penyelidikan SKL ini, KPK sendiri sudah meminta keterangan Laksamana Sukardi, Dorodjatun, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, serta mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta.
“Dimintai keterangan terkait penyelidikan KPK soal SKL,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi. Rini sendiri sudah tiba di Gedung KPK, sekitar pukul 09.55 WIB. Ia didampingi seorang pria dan mengenakan setelan jas berwarna yang dipadu dengan atasan merah menyala. Namun, ia tidak berkomentar kepada wartawan yang mengerumuninya.
KPK meminta keterangan Rini karena dia dianggap tahu seputar proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. Mekanisme penerbitan SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8/2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Laksamana Sukardi.
SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau dikenal dengan inpres tentang release and discharge.
Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah.
Terkait penyelidikan SKL ini, KPK sendiri sudah meminta keterangan Laksamana Sukardi, Dorodjatun, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, serta mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta.
