Ahok Kaget Tarif Busway Diusulkan Naik
Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok kaget membaca usulan penyesuaian tarif
angkutan umum TransJakarta. Ia mengaku tak tahu usulam itu berasal dari
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Seharusnya tarif bus Trans-Jakarta jangan ikut dinaikkan, karena tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM), melainkan menggunakan bahan bakar gas (BBG). Saya heran terhadap keputusan Joko Widodo tersebut," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (26/6).
Namun ia menilai kemungkinan wartawan salah menanggapi pernyataan Gubernur. "Mungkin salah kutip kali ya. Harusnya tidak naik, tetap harganya. Tetapi saya tidak tahu. Saya tidak ngikutin. Saya mesti tanya Pak Gubernur dulu," ujar Ahok.
Menurut wagub, seharusnya kenaikan tarif busway dilakukan setelah tiket bulanan sudah siap. Rencananya tiket bulanan itu tidak akan melebihi 10 persen dari besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sebesar Rp2,2 juta. Artinya, besaran tiket bulanan bus Trans-Jakarta bisa mencapai Rp220.000 per bulan.
"Itu yang belum bisa jalan. Kita harus hitung, karena e-tiketingnya belum berjalan normal," ujarnya.
Dia mengakui Pemprov DKI sudah lama ingin menaikkan tarif tiket TransJakarta. Tetapi dia tidak menyangka rencana itu diwujudkan dalam situasi menjelang bulan Ramadhan, Lebaran dan masuk tahun ajaran baru.
"Kalau rencana naik sih sudah lama. Justru kalau situasinya seperti sekarang, mungkin Pak Gubernur tidak akan naikkan," ujarnya.
Semula tarif yang dibebankan kepada penumpang hanya sebesar Rp3.500 naik menjadi Rp5.000. Gubernur DKI telah mengumumkan hasil kesepakatan kenaikan tarif untuk angkutan ekonomi. Salah satunya yakni tarif bus TransJakarta yang belum pernah naik sejak awal peluncurannya.
Meski tidak menggunakan BBM, busway juga kena dampak akibat penaikan BBM. Sebab, beberapa komponen juga mempengaruhi seperti suku cadang, gaji pegawai, serta perawatan bus.
Jokowi menyebutkan subsidi yang diberikan kepada Trans-Jakarta sudah cukup besar. Sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan tambahan subsidi untuk menurunkan harga tarif.
Keputusan kenaikan tarif merupakan hasil kesepakatan antara Dinas Perhubungan (Dishub), Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organda DKI Jakarta dalam rapat pada Selasa sore.
"Seharusnya tarif bus Trans-Jakarta jangan ikut dinaikkan, karena tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM), melainkan menggunakan bahan bakar gas (BBG). Saya heran terhadap keputusan Joko Widodo tersebut," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (26/6).
Namun ia menilai kemungkinan wartawan salah menanggapi pernyataan Gubernur. "Mungkin salah kutip kali ya. Harusnya tidak naik, tetap harganya. Tetapi saya tidak tahu. Saya tidak ngikutin. Saya mesti tanya Pak Gubernur dulu," ujar Ahok.
Menurut wagub, seharusnya kenaikan tarif busway dilakukan setelah tiket bulanan sudah siap. Rencananya tiket bulanan itu tidak akan melebihi 10 persen dari besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sebesar Rp2,2 juta. Artinya, besaran tiket bulanan bus Trans-Jakarta bisa mencapai Rp220.000 per bulan.
"Itu yang belum bisa jalan. Kita harus hitung, karena e-tiketingnya belum berjalan normal," ujarnya.
Dia mengakui Pemprov DKI sudah lama ingin menaikkan tarif tiket TransJakarta. Tetapi dia tidak menyangka rencana itu diwujudkan dalam situasi menjelang bulan Ramadhan, Lebaran dan masuk tahun ajaran baru.
"Kalau rencana naik sih sudah lama. Justru kalau situasinya seperti sekarang, mungkin Pak Gubernur tidak akan naikkan," ujarnya.
Semula tarif yang dibebankan kepada penumpang hanya sebesar Rp3.500 naik menjadi Rp5.000. Gubernur DKI telah mengumumkan hasil kesepakatan kenaikan tarif untuk angkutan ekonomi. Salah satunya yakni tarif bus TransJakarta yang belum pernah naik sejak awal peluncurannya.
Meski tidak menggunakan BBM, busway juga kena dampak akibat penaikan BBM. Sebab, beberapa komponen juga mempengaruhi seperti suku cadang, gaji pegawai, serta perawatan bus.
Jokowi menyebutkan subsidi yang diberikan kepada Trans-Jakarta sudah cukup besar. Sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan tambahan subsidi untuk menurunkan harga tarif.
Keputusan kenaikan tarif merupakan hasil kesepakatan antara Dinas Perhubungan (Dishub), Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organda DKI Jakarta dalam rapat pada Selasa sore.
