Meningkat, Kasus Narkoba di Jabar
Ilustrasi pecandu narkoba yang menggunakan jarum suntik. (sumber: ISTIMEWA)
Bandung -
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dede Yusuf mengungkapkan bahwa kasus
narkoba di wilayahnya meningkat, pasca-dibubarkannya Badan Narkotika
Provinsi (BNP) Jabar pada Januari 2013, setelah beroperasi selama empat
tahun.
"Untuk masalah narkoba, sebagai mantan Ketua BNP Jabar ternyata peringkat kita naik lagi. Kemarin saya dapat kabar peringkat Jabar naik lagi," kata Dede di Bandung, Selasa (30/4).
Padahal, ujarnya, saat masih ada BNP kasus narkoba di Jabar dapat turun peringkat. "Dari sekitar 6.000 kasus, selama empat tahun BNP berdiri ternyata dapat menekan menjadi 1.800 kasus," ujar Dede.
"Tapi saat ini meningkatkan kembali. Jadi kenaikan kasus narkoba ini saya dapatkan dari reportase kasus narkoba. Kalau kita asumsikan reportase kasus narkoba itu dengan kejadian hanya 10 persen saja. Jadi kalau ada 10 persen kasus maka yang 90 persen lagi tidak terungkap," katanya.
Lebih lanjut Dede mengungkapkan bahwa program-program penumpasan narkoba saat ini tidak bisa dijalankan, karena macetnya anggaran dari pemerintah.
"Sehingga hal ini membuat Pemda lepas tangan sehingga narkoba naik lagi. Padahal penanganan narkoba harus dilakukan dengan intensif," katanya.
Saat ini, lanjutnya, untuk menekan jumlah kasus narkotika di Jawa Barat, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya.
Sesuai Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengamanatkan bahwa penanggulangan narkotika ditangani instansi vertikal pusat, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat resmi dilikuidasi.
Sebetulnya BNP Jawa Barat harus dibubarkan sejak 2011, namun karena saat transisi itu BNN belum siap secara struktural dan infrastruktur, maka munculah Peraturan Daerah 16 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Masa Bakti BNP Jabar sampai dengan Desember 2012.
"Untuk masalah narkoba, sebagai mantan Ketua BNP Jabar ternyata peringkat kita naik lagi. Kemarin saya dapat kabar peringkat Jabar naik lagi," kata Dede di Bandung, Selasa (30/4).
Padahal, ujarnya, saat masih ada BNP kasus narkoba di Jabar dapat turun peringkat. "Dari sekitar 6.000 kasus, selama empat tahun BNP berdiri ternyata dapat menekan menjadi 1.800 kasus," ujar Dede.
"Tapi saat ini meningkatkan kembali. Jadi kenaikan kasus narkoba ini saya dapatkan dari reportase kasus narkoba. Kalau kita asumsikan reportase kasus narkoba itu dengan kejadian hanya 10 persen saja. Jadi kalau ada 10 persen kasus maka yang 90 persen lagi tidak terungkap," katanya.
Lebih lanjut Dede mengungkapkan bahwa program-program penumpasan narkoba saat ini tidak bisa dijalankan, karena macetnya anggaran dari pemerintah.
"Sehingga hal ini membuat Pemda lepas tangan sehingga narkoba naik lagi. Padahal penanganan narkoba harus dilakukan dengan intensif," katanya.
Saat ini, lanjutnya, untuk menekan jumlah kasus narkotika di Jawa Barat, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya.
Sesuai Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengamanatkan bahwa penanggulangan narkotika ditangani instansi vertikal pusat, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat resmi dilikuidasi.
Sebetulnya BNP Jawa Barat harus dibubarkan sejak 2011, namun karena saat transisi itu BNN belum siap secara struktural dan infrastruktur, maka munculah Peraturan Daerah 16 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Masa Bakti BNP Jabar sampai dengan Desember 2012.
